Bandung – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Deli Serdang, Christina Helen Siagian, S.Sos, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM), pada Jumat, 4 Juli 2025 di Holiday Inn Bandung Pasteur, Jawa Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program kerja Ditjen Polpum Kemendagri Tahun 2025 yang bertujuan menyelaraskan kebijakan dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menangani kehadiran pengungsi luar negeri di wilayah Indonesia.
Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan IOM dan Direktur Kewaspadaan Nasional. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dan diskusi oleh sejumlah narasumber dari Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen Imigrasi.
Beberapa materi penting yang disampaikan antara lain:
Strategi penataan regulasi dan koordinasi Satgas PPLN
Diplomasi dan kerja sama internasional dalam penanganan pengungsi
Peran APBD dan Pemda dalam mendukung operasional Satgas
Mekanisme hukum dan pengawasan keimigrasian di daerah
Ibu Christina Helen Siagian, dalam kesempatan tersebut, turut menyampaikan laporan kesiapan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mengantisipasi kehadiran pengungsi luar negeri. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antar-instansi serta perlunya pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan keamanan di lapangan.
> “Kami berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik yang timbul dari isu pengungsi. Diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat,” ujar Ibu Christina.
Acara juga memberikan ruang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan laporan dan masukan, yang kemudian dirangkum sebagai rekomendasi nasional.
Sebagai penutup, Direktur Kewaspadaan Nasional menegaskan bahwa penanganan pengungsi luar negeri harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan namun tidak mengesampingkan prinsip kedaulatan dan keamanan nasional.
